Konflik laut seringkali menjadi masalah yang kompleks dan sulit untuk diselesaikan. Namun, dengan peran yang aktif dari negara dan partisipasi masyarakat, konflik ini dapat diatasi dengan lebih efektif.

Negara memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian konflik laut. Sebagai pembuat kebijakan, negara harus mampu menciptakan regulasi yang jelas dan adil terkait pengelolaan sumber daya laut. Hal ini penting agar konflik antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan di laut dapat diminimalisir. Menurut Dr. M. Fajrun Azis, seorang ahli hukum laut dari Universitas Indonesia, “Negara harus mampu mengatur tata kelola laut secara baik agar konflik dapat dihindari.”

Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat juga sangat diperlukan dalam penyelesaian konflik laut. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan di laut harus turut serta dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya laut. Dengan demikian, kepentingan masyarakat dapat terakomodir dengan baik dan konflik dapat diatasi dengan lebih efektif.

Menurut Dr. Arief Dharmawan, seorang pakar kelautan dari Institut Pertanian Bogor, “Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut sangat penting untuk mencegah konflik yang berkepanjangan.” Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, diharapkan solusi yang dihasilkan dapat lebih berkelanjutan dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks penyelesaian konflik laut, peran negara dan masyarakat merupakan dua elemen yang saling melengkapi. Negara harus mampu menciptakan regulasi yang adil dan masyarakat harus aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya laut. Dengan demikian, konflik laut dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan.