Menjaga kedaulatan maritim merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara, terutama negara kepulauan seperti Indonesia. Kedaulatan maritim mencakup berbagai aspek, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut.

Menjaga kedaulatan maritim bukanlah hal yang mudah. Diperlukan kerja keras dan kerjasama antara berbagai lembaga terkait, seperti TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Luar Negeri.

Salah satu bentuk pelanggaran batas laut yang sering terjadi adalah penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing di perairan Indonesia. Hal ini tidak hanya merugikan ekonomi negara, namun juga merusak ekosistem laut. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut harus dilakukan secara tegas.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rifky Effendi Hardijanto, “Penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut merupakan upaya untuk melindungi sumber daya kelautan dan kedaulatan maritim negara.”

Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, juga menekankan pentingnya menjaga kedaulatan maritim. Menurutnya, “Kedaulatan maritim adalah aset berharga yang harus dijaga dengan baik demi kepentingan negara dan generasi mendatang.”

Dalam upaya menjaga kedaulatan maritim, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Hal ini membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan lembaga internasional.

Dengan menjaga kedaulatan maritim dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran batas laut, Indonesia dapat memastikan bahwa sumber daya kelautan yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan ekosistem laut.