Peran pemerintah dalam mengawasi kapal asing di perairan Indonesia sangatlah penting untuk menjaga kedaulatan maritim negara. Kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia harus diawasi secara ketat agar tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, peran pemerintah dalam mengawasi kapal asing di perairan Indonesia harus diperkuat. “Kita harus memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk mengidentifikasi kapal-kapal asing yang mencurigakan dan melakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain dalam hal pengawasan kapal asing. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, bahwa “kerja sama regional sangatlah penting dalam mengatasi masalah illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.”
Tidak hanya itu, peran pemerintah juga penting dalam memberikan sanksi kepada kapal asing yang melanggar hukum di perairan Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M. Zulficar Mochtar, “sanksi yang tegas harus diberikan kepada kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran agar dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang.”
Selain itu, pemerintah juga harus memberikan perlindungan kepada nelayan tradisional Indonesia yang seringkali menjadi korban dari kehadiran kapal asing ilegal di perairan Indonesia. “Kita harus melindungi nelayan kita agar dapat beraktivitas secara aman dan sejahtera di perairan Indonesia,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.
Dengan peran pemerintah yang kuat dalam mengawasi kapal asing di perairan Indonesia, diharapkan dapat menjaga kedaulatan maritim negara dan memberikan perlindungan kepada nelayan Indonesia. Semua pihak, termasuk masyarakat dan stakeholder terkait, juga diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengawasi kapal asing demi kepentingan bersama.