Upaya Peningkatan Penegakan Hukum Maritim di Wilayah Bima menjadi perhatian penting bagi pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban laut. Menurut Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Irjen Pol. Drs. Artanto, penegakan hukum maritim di wilayah Bima perlu ditingkatkan untuk mengatasi berbagai masalah kejahatan di perairan.

Artanto menegaskan bahwa peningkatan penegakan hukum maritim di wilayah Bima harus melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. “Kerjasama antara seluruh stakeholder menjadi kunci utama dalam meningkatkan penegakan hukum maritim di wilayah Bima,” ujarnya.

Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum maritim di wilayah Bima adalah dengan meningkatkan patroli laut. Hal ini penting untuk mencegah berbagai aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan secara ilegal, perdagangan manusia, dan penyelundupan barang terlarang.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Oceans Institute, Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, penegakan hukum maritim yang baik juga akan berdampak positif pada ekonomi masyarakat setempat. “Dengan penegakan hukum yang kuat, potensi sumber daya laut di wilayah Bima dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Rokhmin.

Selain itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai hukum maritim juga perlu ditingkatkan di wilayah Bima. Hal ini akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian laut serta menjauhi berbagai bentuk kejahatan di perairan.

Dengan adanya upaya peningkatan penegakan hukum maritim di wilayah Bima, diharapkan dapat menciptakan kondisi laut yang aman, bersih, dan lestari untuk generasi mendatang. Semua pihak perlu bersinergi dan bekerja sama demi terwujudnya tujuan tersebut.