Bakamla: Pilar Penegakan Hukum Maritim Indonesia


Badan Keamanan Laut (Bakamla) Pilar Penegakan Hukum Maritim Indonesia adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Bakamla bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas penegakan hukum maritim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, “Bakamla memiliki tugas utama dalam melindungi kepentingan negara di bidang keamanan laut serta menegakkan hukum di laut Indonesia.” Hal ini sejalan dengan visi Bakamla sebagai “Penjaga Laut Indonesia yang Profesional, Modern, dan Adaptif.”

Salah satu contoh keberhasilan Bakamla dalam menjalankan tugasnya adalah dalam penindakan illegal fishing. Dalam sebuah wawancara, Direktur Penindakan dan Pengawasan Bakamla, Laksma Bakamla Aan Setiawan, menyebutkan bahwa “Bakamla telah berhasil menangkap puluhan kapal pencuri ikan asing di perairan Indonesia, memberikan sinyal yang kuat kepada pelaku illegal fishing bahwa Indonesia serius dalam menegakkan hukum maritim.”

Tidak hanya itu, Bakamla juga aktif dalam kerja sama dengan negara-negara lain dalam upaya menjaga keamanan laut regional. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, “Kerja sama antarnegara sangat penting dalam menjaga keamanan laut, dan Bakamla telah menjadi pilar utama dalam upaya tersebut.”

Dengan peran dan kinerja yang semakin baik, Bakamla terus menjadi kebanggaan Indonesia dalam menjaga keamanan laut dan menegakkan hukum maritim. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah, sangat diperlukan untuk memastikan Bakamla dapat terus beroperasi dengan maksimal dan efektif.