Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya kelautan. Namun, pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia masih belum optimal. Salah satu faktornya adalah penerapan peraturan hukum laut yang belum maksimal.

Penerapan peraturan hukum laut dalam pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Prof. Eko Putro Sandjojo, seorang ahli hukum laut, bahwa “tanpa penerapan hukum laut yang baik, pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia akan terus mengalami masalah yang serius.”

Sayangnya, masih banyak pelanggaran terhadap peraturan hukum laut yang terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kasus illegal fishing masih sering terjadi di perairan Indonesia.

Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerapan peraturan hukum laut dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang menekankan pentingnya penegakan hukum laut untuk melindungi sumber daya kelautan Indonesia.

Dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholders terkait sangat diperlukan. Seperti yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati, bahwa “hanya dengan kerjasama yang baik antara semua pihak, kita dapat menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia.”

Dengan penerapan peraturan hukum laut yang baik, diharapkan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia dapat lebih optimal dan berkelanjutan. Sehingga generasi mendatang juga dapat menikmati kekayaan sumber daya kelautan yang dimiliki oleh Indonesia.